Ads Top

Bimtek Penataan dan Pemerataan Guru PNS

MKKS kabupaten Sragen menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penataan dan Pemerataan Bagi Guru PNS SMA. Diikuti oleh Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan Operator Dapodik dari masing-masing satuan pendidikan. Acara berlangsung selama 3 hari, tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2015 yang bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Narasumber berasal dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Estianti dan Bapak Muhammad Arif.
Berdasarkan sampaian materi bimbingan teknis dari narasumber, ada beberapa point penting yang perlu diketahui terkait dengan kebijakan dan regulasi baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1. Perubahan Struktur Organiasasi dan Tata Kerja Kemdikbud
Sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud saat ini telah memiliki struktur baru. Salah satu hal baru dari perubahan struktur tersebut adalah lahirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Desain tata kelola yang akan dijalankan ditjen ini, diantaranya dalam pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan. Bentuk pembinaan dan pengembangan tersebut antara lain Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan Resertifikasi Guru(RSG). Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) direncanakan pada bulan Nopember. Setiap Guru diharapkan untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.
2. Penataan dan Pemerataan Guru PNS
Setiap satuan pendidikan mendata jumlah kebutuhan Guru PNS sebagai langkah untuk penataan pada satuan pendidikan yang mengalami kelebihan dan kekurangan jam mengajar. Berdasarkan SK bersama 5 menteri, yakni Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), serta Menteri Agama (Menag) maka penempatan pendidikan pada satuan pendidikan dibutuhkan dalam kondisi ideal.
Berkaitan dengan hal ini pula diatur mengenai perubahan sub-urusan manajemen tentang pengelolaan jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) yang semula dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diambil alih oleh Propinsi. Meliputi 3 aspek yaitu: SDM (Guru dan Tenaga Kependidikan), Aset dan Anggaran.
3. Penghentian PADAMU NEGERI
Melalui surat edaran nomor 16587/B/PTK/2015 tentang Penggunaan Dapodik Dalam Pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) secara resmi, menyatakan bahwa tidak ada lagi penjaringan data di luar sistem pendataan Dapodik. Sekjen Kemdikbud telah mengeluarkan Surat Keterangan Penugasan untuk Tim Ad Hoc yang tugasnya menyatukan data Padamu Negeri dengan Dapodik. Melalui surat tertanggal 29 Juni 2015 itu pula, dinyatakan bahwa pendataan di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan WAJIB menggunakan Dapodik serta aplikasi Padamu Negeri dinyatakan tidak dioperasikan lagi sejak surat tersebut diterbitkan.
4. Pemanfaatan DAPODIKMEN
Sistem pendataan berbasis teknologi infromasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah diberi nama Sistem Data Pokok Pendidikan Menengah atau disingkat Dapodikmen. Pendataan dengan aplikasi Dapodikmen ini wajib dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan jenjang menengah dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, yang terdiri atas SMA, SMK dan SMALB. Sistem pendataan Dapodikmen akan terintegrasi dengan mekanisme penerbitan NISN (VervalPD) dan penjaringan data UN. Sesuai dengan kebijakan bahwa data dari DAPODIKMEN ini juga dikaitkan dan menjadi prasyarat dalam pencairan berbagai dana bantuan untuk sekolah, diantaranya untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Alokasi Khusus Dikmen (DAK) dan Tunjangan Profesi Guru.
Aplikasi Dapodikmen digunakan untuk mendata 3 (tiga) entitas data pokok pendidikan, yaitu: Data Identitas sekolah dan sarana, Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan Data Peserta Didik (PD). Data-data pada Aplikasi Dapodikmen bersifat individu, maka ke tiga entitas data pokok pendidikan tersebut harus diisikan dengan lengkap dan terperinci mencakup semua atributnya. Maka didalam Aplikasi Dapodikmen disediakan menu-menu yang mengakomodir semua entitas data pokok pendidikan beserta prosedur transaksional secara periodikal.
5. Cek Validitas Data PTK
Untuk mengecek validitas data yang telah dientri oleh operator dapodik, PTK dapat mengakses melalui alamat berikut http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/infoptk_dikmen/web/
Login dengan menggunakan user NUPTK dan NIK serta format isian tahun bulan dan tanggal lahir pada paswordnya. Seluruh data yang tampil adalah merupakan hasil dari proses sinkronisasi melalui aplikasi Dapodik. Jika ada ketidaksesuaian, baik koreksi ataupun pembaharuan segera sampaikan ke operator dapodik untuk diperbaharui.
Berikut adalah file lengkap sampaian materi Bimbingan Teknis Program Pemetaan dan Pemerataan Guru PNS. Semoga bermanfaat.

No comments:

Powered by Blogger.