Problem Pluralisme di Indonesia
Problem Pluralisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai sumber daya alamnya yang melimpah, terbentang dari Sabang dan Merauke. Masyarakatnya pun terbentuk dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, sehingga Indonesia dikatakan sebuah negara yang kaya dengan keanekaragaman (plural). Tak dapat dipungkiri, diferensiasi yang terjadi sebagai akibat kemajemukan itu telah menyebabkan terjadinya ketegangangan sosial di tengah kehidupan seperti perbedaan strata sosial, diskriminasi ras dan perbedaan kepentingan di sektor ekonomi, politik, budaya dan lain-lainnya. Transformasi sosial, yang terjadi selama ini tidak berjalan merata, tentunya adanya satuan-satuan sosio kurtural mengakomodasi terhadap perubahan sebagai langka solusi awal yang masih tampak gugup dan terbata-bata dan mungkin juga bisa gagal dalam mengadaptasikan diri dalam perubahan tersebut.
Dengan mulai diberlakukannya MEA 2015 akan menambah problematika kehidupan. Sebagaimana pemberitaan media massa, Indonesia sebagai negara berkembang harus mempunyai perisai sebagai benteng integrasi bangsa. Dimana bangsa Indonesia sekarang saja masih dalam krisis yang berkepanjangan sejak penghujung tahun 1997 dengan melambungnya nilai tukar dollar ke rupiah. Perlunya kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ke depan harus benar-benar melakukan pembenahan di berbagai sektor. Muhammad Sobary mengatakan “barang siapa yang ketinggalan informasi ia akan tertindas roda jaman yang terus bergulir dengan cepatnya yang tidak pernah bersedia menanti yang tertinggal dibelakang.
Dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik didalam tubuh bangsa Indonesia masih banyak menimbulkan pertanyaan (masalah) yang mendasar tentang kesiapan bangsa mengikuti roda jaman yang kemungkinan dapat menghilangkan jati diri bangsa dari ideologi dan kekayaan yang dimilikinya. Dengan adanya gesekan ataupun tekanan dari dalam dan luar (negara lain) yang merugikan Indonesia.
Pluralisme di Indonesia
Pluralisme di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Adanya permasalahan yang terjadi – konflik rasial – merupakan sebuah indikator yang merefleksikan kurangnya pemaknaan pluralitas Indonesia. Menunjuk perubahan di berbagai bidang penting bagian dari orde baru. Dalam bidang sosial ekonomi akselerasi pembangunan lewat industrialisasi barang dan jasa telah relatif mengangkat pendapatan perkapita rakyat Indonesia, pertumbuhan tingkat ekonomi nasional dan pendidikan meningkat secara signifikan walaupun terintimidasi secara tak langsung sehingga perkembangan yang sama tidak terjadi setelah Indonesia menjadi konsumen bantuan-bantuan luar negeri.
Akibat hilangnya kepemimpinan yang benar-benar mau membela rakyat adalah dampak dari lenyapnya rasa nasionalisme dan adanya misunderstanding akan kehidupan sosial yang plural dalam negara Indonesia sehingga adanya pemimpin seperti ke tidak adanya, indikatornya sumber daya manusia yang tidak berkualitas dalam memanage bangsa (pemerintah) serta lemahnya spiritualismenya. Pengembangan SDM merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa Indonesia karena pembangunan nasional yang harus berlangsung sinambung dan dinamis meniscayakan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan akan memungkinkan bangsa Indonesia merebut keunggulan kompetitif di dunia ini.
Dari penjelasan diatas, kita bisa menilai bahwa ambruknya sistem perekonomian dan buruknya perpolitikan serta adanya disintegrasi bangsa merupakan kesalahan pembentukan mentalitas spritual. Sehingga menjadi ancaman yang tak diketahui oleh kita sendiri. Untuk itu, perlunya menegakkan kembali sendi yang mengatur kehidupan berbangsa secara menyeluruh di dalam pancasila sebagai idiologi bangsa yang sudah mencakup suluruh pluralitas Indonesia. Dan pembentukan itu diawali dari individu – masyarakat – bangsa yang akhirnya persatuan bangsa terjaga akibat rasa nasionalisme.
